Anggota DPR Dorong Pupuk Subsidi dan Bibit Produktif Mudah Diakses Petani Hutan

Anggota DPR Dorong Pupuk Subsidi dan Bibit Produktif Mudah Diakses Petani Hutan

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, T.A. Khalid, secara tegas mendesak pemerintah untuk melakukan perombakan fundamental dalam sistem sosialisasi dan distribusi pupuk bersubsidi serta penyediaan bibit produktif bagi para petani yang tergabung dalam program perhutanan sosial. Langkah ini dinilai krusial mengingat masih adanya kesenjangan yang lebar antara ketersediaan program bantuan di tingkat pusat dengan pemahaman serta realitas aksesibilitas di lapangan. Khalid menyoroti bahwa meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran dan menyusun regulasi yang mendukung kesejahteraan petani hutan, manfaat dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh para pelaku usaha tani di tingkat tapak.

Dalam keterangannya pada Rabu (23/9/2026), Khalid menekankan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam penyaluran bantuan bukanlah ketiadaan program, melainkan kegagalan dalam mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada kelompok tani. Banyak petani hutan yang hingga saat ini tidak memahami bagaimana mekanisme pengajuan, apa saja syarat administratif yang harus dipenuhi, serta jenis bantuan apa saja yang sebenarnya menjadi hak mereka. Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak petani kehilangan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas lahan mereka karena terjebak dalam ketidakpastian informasi. Menurut Khalid, jika sosialisasi dilakukan secara masif dan transparan hingga ke tingkat akar rumput, maka keluhan mengenai sulitnya mendapatkan bibit atau pupuk tidak akan lagi terdengar.

Permasalahan distribusi pupuk bersubsidi memang menjadi isu yang cukup kompleks di sektor perhutanan sosial. Meskipun secara regulasi telah terdapat landasan hukum yang memayungi alokasi bantuan tersebut, implementasinya di lapangan masih terbentur pada birokrasi dan koordinasi yang kurang sinkron antara kementerian pusat dan instansi di daerah. Khalid menilai bahwa kebijakan yang dirumuskan di Jakarta seringkali tidak diikuti dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang mudah dipahami oleh aparat di tingkat lapangan maupun petani itu sendiri. Hal ini menciptakan celah informasi yang mengakibatkan bantuan menjadi tidak tepat sasaran atau bahkan tertahan di level distribusi tertentu.

Oleh karena itu, Khalid mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alur distribusi. Ia secara khusus meminta Dirjen Perhutanan Sosial untuk lebih proaktif dalam memastikan bahwa informasi mengenai kriteria penerima, kuota bantuan, hingga tata cara pengajuan bantuan dapat diakses dengan mudah oleh petani. Transparansi adalah kunci agar masyarakat tidak merasa kecewa atau terabaikan. Jika bantuan memang belum bisa tersalurkan karena kendala teknis, pemerintah berkewajiban menjelaskan alasannya secara terbuka agar tidak timbul prasangka buruk atau keresahan di kalangan petani hutan yang menggantungkan hidup pada lahan tersebut.

Selain isu pupuk, ketersediaan bibit produktif menjadi sorotan utama dalam agenda peningkatan produktivitas lahan perhutanan sosial. Banyak petani hutan melaporkan bahwa mereka sangat membutuhkan bibit tanaman produktif untuk mengoptimalkan lahan, namun mereka merasa kesulitan untuk mendapatkannya. Ironisnya, di sisi lain, pemerintah pusat sebenarnya memiliki program penyediaan bibit dalam skala besar yang tersebar di berbagai pusat persemaian. Ketimpangan ini menunjukkan adanya hambatan logistik dan koordinasi yang harus segera diperbaiki. Khalid menegaskan bahwa stok bibit yang melimpah di pusat tidak akan berguna jika tidak disalurkan secara efisien kepada kelompok tani yang sedang "kewalahan" kekurangan bibit di lapangan.

Untuk mengatasi persoalan ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi harga mati. Koordinasi yang konkret harus dijalankan agar tidak ada lagi dikotomi antara program yang tersedia dengan aksesibilitas di lapangan. Pemerintah daerah perlu dilibatkan lebih intensif untuk memetakan kebutuhan petani secara riil, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan potensi lahan dan kebutuhan spesifik masing-masing kelompok tani. Selama ini, sering terjadi kondisi di mana data kebutuhan di tingkat bawah tidak sinkron dengan alokasi yang ditetapkan di atas. Kondisi ini harus segera dihentikan demi keberlangsungan ekonomi para petani hutan yang merupakan garda terdepan dalam menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional.

Pentingnya penguatan aksesibilitas ini juga berkaitan erat dengan visi pemerintah dalam mengelola perhutanan sosial sebagai instrumen redistribusi aset dan pengurangan kemiskinan di sekitar kawasan hutan. Tanpa dukungan sarana produksi seperti pupuk dan bibit, program perhutanan sosial hanya akan menjadi seremonial belaka. Petani yang mengelola hutan membutuhkan kepastian bahwa lahan yang mereka kelola bisa memberikan hasil yang ekonomis. Dengan adanya bantuan pupuk yang terjangkau dan bibit yang berkualitas, produktivitas lahan dapat meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga petani.

Lebih jauh, Khalid juga mendorong adanya digitalisasi atau setidaknya penyederhanaan akses informasi melalui platform yang bisa dijangkau oleh petani di pelosok. Era keterbukaan informasi harus dimanfaatkan untuk memangkas hambatan birokrasi. Ia menyarankan agar setiap kelompok tani mendapatkan pendampingan yang lebih intensif dari penyuluh lapangan. Penyuluh harus berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan pusat dengan kebutuhan petani, termasuk dalam membantu proses administrasi pengajuan bantuan agar lebih cepat dan transparan.

Kondisi geografis Indonesia yang luas memang menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi bantuan pertanian. Namun, dengan manajemen yang lebih baik dan komitmen kuat dari para pemangku kebijakan, kendala tersebut seharusnya dapat diatasi. Khalid menegaskan bahwa fokus pemerintah ke depan harus beralih dari sekadar "mengadakan program" menjadi "memastikan program sampai ke tangan yang tepat". Ia berharap pemerintah tidak bosan melakukan edukasi dan evaluasi agar sistem yang dibangun benar-benar berpihak pada rakyat kecil.

Sebagai penutup, desakan dari anggota Komisi IV DPR RI ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa keberhasilan sektor kehutanan sangat bergantung pada kesejahteraan petani pengelolanya. Pemberdayaan petani hutan melalui akses mudah terhadap pupuk subsidi dan bibit produktif adalah investasi strategis bagi ketahanan pangan dan kelestarian hutan Indonesia. Dengan memperbaiki alur distribusi dan memperkuat sosialisasi, diharapkan tidak ada lagi petani yang merasa terpinggirkan dari program-program pemerintah. Ke depan, diharapkan sinergi yang lebih solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kelompok tani dapat terwujud demi tercapainya kemandirian ekonomi petani hutan di seluruh pelosok tanah air.